Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ingin melakukan pinjaman sebesar 1,5 miliar dollar AS atau setara Rp 24,5 triliun kepada World Bank (Bank Dunia). Usulan ini tengah dikaji Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maupun Bank Dunia sendiri. 

"Ya, itu usulan kita (Kementerian PKP), usulan program. Nanti, akan dikaji oleh (Kementerian PPN) Bappenas, Kementerian Keuangan, dan World Bank sendiri," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Nantinya, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tematik. Ini merupakan bantuan yang menyasar pada perkembangan keluarga di Indonesia seperti homestay, modal membuat warung, dan lain sebagainya.

Kemudian, Pemerintah juga menyiapkan insentif bagi pengembang yang mau membangun low-rise apartment (hunian vertikal rendah) atau rumah subsidi, maupun apartemen dengan harga terjangkau. Insentif ini bisa berupa fasilitas di apartemen tersebut, seperti penyediaan lift, instalasi pemadam kebakaran, maupun pembangunan Transit Oriented Development (TOD).

"Selama ini yang bangun TOD itu untuk peningkatan kualitas stasiun atau akses menuju stasiun, itu dilimpahkan kepada cost (biaya) produksi yang sehingga harga unitnya lebih tinggi," tambah Fitrah. Untuk ke depannya, bantuan tersebut akan membuat harga apartemen menjadi lebih murah. Lalu, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk kawasan kumuh. 

Sebab, selama ini anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU, namun belum menyasar sampai ke rumah masyarakat. "Jadi, kita ini sekalian, selain peningkatan kawasan kumuh, kita juga menyasar ke rumah yang tidak layak uniknya di kawasan tersebut. Sehingga, satu paket bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan. Itu mungkin yang bisa disesuaikan," tutup dia. (Sumber: Kompas.com)