Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan dana senilai Rp 1,27 triliun demi membangun infrastruktur terintegrasi di Provinsi Bali. Dengan demikian, dapat memperkuat daya tarik pariwisata sekaligus menjaga daya saing sebagai wajah pariwisata nasional Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pembangunan infrastruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus mencakup berbagai aspek secara terpadu.

Ini dimulai dari perlindungan wilayah, konektivitas, sanitasi lingkungan, hingga dukungan terhadap produktivitas pangan. “Kementerian PU berkomitmen terus mengawal pelaksanaan infrastruktur secara optimal dengan selalu memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Bali, khususnya sebagai dukungan agar Bali tetap menjadi wajah pariwisata nasional,” ujar Dody. 

Rincian Anggaran Infrastruktur di Bali 

Pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali dengan total pagu sebesar Rp 1,27 triliun.

Program tersebut mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis lainnya. Penguatan infrastruktur difokuskan pada perlindungan kawasan pesisir, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas, serta pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam perlindungan pesisir, Kementerian PU melanjutkan Bali Beach Conservation Project untuk menangani abrasi pantai. 

Dari total 215,82 kilometer garis pantai kritis, sekitar 115 kilometer telah tertangani, sementara sisanya akan dilanjutkan secara bertahap, termasuk di Pantai Candidasa dan Pantai Kuta–Legian–Seminyak dengan target penyelesaian hingga November 2027. Pada aspek pengendalian banjir, penanganan darurat telah dilakukan di 37 titik melalui pembersihan sampah, perbaikan tanggul, dan pengerukan sedimen.

Selain itu, penyusunan masterplan pengendalian banjir Kota Denpasar dilakukan pada 2026, disertai pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng dengan target selesai pada Oktober 2026. Di sektor konektivitas, rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 km disiapkan melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan efisiensi logistik dan memangkas waktu tempuh. 

Proses pengadaan badan usaha ditargetkan dimulai pada 2027 dengan target operasi pada 2031. Selain itu, penguatan sektor lingkungan dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, serta dukungan terhadap ketahanan pangan melalui percepatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. 

Usulan Jaringan Jalan 

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan usulan terkait pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di sejumlah titik strategis guna memperkuat konektivitas kawasan wisata dan sentra ekonomi.

Menurutnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali sangat besar, namun kapasitas infrastruktur dan transportasi publik saat ini masih belum memadai. "Kami berharap dukungan pemerintah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, terutama terkait lingkungan dan kemacetan, agar ekosistem investasi semakin baik dan daya saing pariwisata Bali tidak tertinggal dari negara lain,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut mendorong percepatan dan sinergi program infrastruktur di Bali serta meminta koordinasi lebih lanjut antara Kementerian PU, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). 

“Kami harap Kementerian PU dapat mengakomodir usulan dari Pemprov Bali secara bertahap mulai dari tahun ini karena dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan sektor pariwisata di Bali sebagai wajah pariwisata nasional,” tutup dia. (Sumber: kompas.com)