Pemerintah meningkatkan secara signifikan kuota program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di DKI Jakarta pada 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan, total alokasi BSPS di DKI Jakarta tahun depan mencapai 5.659 unit rumah. 

Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan alokasi pada tahun sebelumnya yang hanya 158 unit rumah. Dari total tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan, sedangkan 300 unit lainnya diperuntukkan bagi kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.

Peluncuran program BSPS 2026 untuk DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Maruarar.

Alokasi Jakarta Barat 

Khusus untuk wilayah Jakarta Barat, alokasi Program BSPS mencapai 1.350 unit rumah. Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi, terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program. Rumah-rumah tersebut tersebar di enam kecamatan dan 22 kelurahan. Sementara itu, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.

Dalam kegiatan tersebut, dua menteri Kabinet Merah Putih itu juga menyapa penerima bantuan BSPS dari berbagai wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu secara daring. Sebanyak 20 penerima bantuan hadir langsung di lokasi. Sementara lima penerima bantuan lainnya mengikuti kegiatan melalui Zoom, yakni Muhammad Iqbal dari Kelurahan Cawang, Jakarta Timur; Esih dari Kelurahan Kramat, Jakarta Pusat; Djudi dari Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara; Achmad Fauji dari Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan; serta Murtasia dari Pulau Harapan, Kepulauan Seribu.

Terapkan Pemilihan Toko Terbuka 

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP melaksanakan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS. PTT diterapkan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih secara terbuka penyedia bahan bangunan yang akan digunakan. Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar berada di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Dua toko yang mengikuti proses pemilihan ialah Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Melalui mekanisme tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp 9 juta.

Maruarar mengatakan, sistem PTT tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas korupsi. "Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar.

Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp 9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," kata dia. (Sumber: kompas.com)