Pemerintah mengalokasikan 300 unit program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk kawasan pesisir Kepulauan Seribu pada 2026. Jatah tersebut menjadi bagian dari total 5.659 unit bantuan bedah rumah yang disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk wilayah DKI Jakarta. Adapun kuota BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025. Total alokasi BSPS mencapai 5.659 unit rumah, naik dari 158 unit pada tahun sebelumnya.

Sementara bergeser ke wilayah Jakarta Barat, alokasi program BSPS mencapai 1.350 unit rumah. Berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi, terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program. Rumah-rumah tersebut tersebar di enam kecamatan dan 22 kelurahan. Sementara itu, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat. 

Bisa Pilih Toko Material 

Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dalam pelaksanaan program BSPS. Melalui sistem ini, masyarakat penerima bantuan dapat memilih sendiri penyedia bahan bangunan yang akan digunakan untuk perbaikan rumah mereka. Mekanisme tersebut diterapkan salah satunya saat peluncuran BSPS Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/06/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sistem PTT merupakan inovasi yang bertujuan mendorong efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat tata kelola program yang bersih. "Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Maruarar.

Efisiensi Anggaran Rp 9 Juta 

Melalui mekanisme PTT tersebut, Kementerian PKP mencatat efisiensi anggaran sekitar Rp 9 juta.

Menurut Maruarar, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp 9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," kata dia. (Sumber: kompas.com)