Pernahkah Anda melihat hamparan sawah yang perlahan berubah menjadi kawasan perumahan, ruko, atau bangunan industri? Perubahan tersebut bukan hanya menghilangkan lahan hijau. Jika terjadi secara terus-menerus dan tidak terkendali, alih fungsi sawah dapat mengancam ketersediaan lahan pertanian yang menjadi sumber produksi pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mempertahankan keberadaan sawah yang dinilai penting bagi ketahanan pangan. 

Mengutip laman Kementerian ATR/BPN, Lahan Sawah Dilindungi atau LSD adalah hamparan sawah yang telah dipetakan dan ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan fungsi dan keberadaannya sebagai lahan pertanian. Dengan penetapan tersebut, lahan yang masuk dalam LSD pada prinsipnya harus tetap dipertahankan sebagai sawah. Artinya, lahan tersebut tidak dapat dengan mudah dialihkan penggunaannya menjadi kawasan perumahan, ruko, pabrik, atau kegiatan nonpertanian lainnya.

Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. Pasalnya, pembangunan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi yang tidak terkendali berpotensi terus mengurangi luas lahan sawah produktif. 

LSD Dilarang untuk Perumahan 

Alasan utama sawah LSD dilindungi adalah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan pangan, termasuk beras, terus meningkat. Di sisi lain, luas lahan pertanian tidak bertambah secara signifikan dan justru menghadapi tekanan akibat perkembangan kawasan perkotaan. Apabila sawah produktif terus berubah menjadi bangunan, kemampuan produksi pangan dalam negeri dapat ikut menurun. Kondisi tersebut dapat membuat kebutuhan pangan semakin bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan lahan sawah yang masih tersedia dapat dipertahankan untuk kegiatan pertanian. Penetapan LSD menjadi salah satu cara untuk memberikan kepastian bahwa lahan-lahan sawah tertentu tidak mudah kehilangan fungsi pertaniannya akibat tekanan pembangunan.

Dengan kata lain, perlindungan LSD adalah bukan semata-mata bertujuan mempertahankan lahan terbuka hijau, tetapi juga menjaga salah satu fondasi utama sistem pangan nasional.

LSD Berlaku di 8 Provinsi 

Kebijakan LSD saat ini diterapkan di delapan provinsi di Indonesia. Kedelapan provinsi tersebut meliputi: 

1. Sumatera Barat 
2. Banten 
3. Jawa Barat 
4. Jawa Tengah 
5. Daerah Istimewa Yogyakarta 
6. Jawa Timur 
7. Bali 
8. Nusa Tenggara Barat

Wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempertahankan keberadaan sawah sekaligus mengendalikan perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi nonpertanian.

Saat ini juga dilakukan moratorium terbatas terhadap alih fungsi lahan eksisting menjadi kegiatan non-sawah. Namun, terdapat pengecualian, antara lain untuk Hak Atas Tanah Non Pertanian yang telah diterbitkan serta Proyek Strategis Nasional (PSN). Artinya, perlindungan LSD bukan berarti seluruh lahan yang telah ditetapkan tidak memiliki kemungkinan perubahan dalam kondisi apa pun.

Perubahan penggunaan lahan tetap harus mengacu pada ketentuan dan pengecualian yang telah ditetapkan pemerintah. Upaya melindungi lahan sawah dari alih fungsi sebenarnya bukan kebijakan yang baru muncul. Pemerintah telah lama berupaya mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian. Namun, pengendalian alih fungsi lahan sawah mulai dilakukan secara lebih intensif dan terpadu secara nasional sejak 2019. 

Langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap semakin masifnya pembangunan yang menggerus lahan pertanian. Pembangunan perumahan, kawasan industri, infrastruktur, dan berbagai kegiatan ekonomi memang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah.

Namun, pembangunan juga perlu mempertimbangkan keberadaan lahan pertanian produktif agar ekspansi kawasan terbangun tidak berlangsung dengan mengorbankan lahan pangan secara berlebihan. Perlindungan terhadap LSD bukan berarti pemerintah menghentikan pembangunan perumahan atau kegiatan ekonomi. Kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan fungsi ruang dan keberadaan lahan pertanian yang telah ditetapkan untuk dilindungi. Dengan adanya LSD, pemerintah memiliki instrumen untuk mengendalikan lokasi pembangunan agar tidak sembarangan mengambil alih lahan sawah produktif. Hal ini menjadi semakin penting di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan rumah, kawasan industri, dan fasilitas ekonomi. Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan lahan untuk memproduksi pangan. Karena itu, penataan ruang menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. (Source: kompas.com)