Pembangunan kota yang tangguh menghadapi perubahan iklim membutuhkan investasi besar, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti membeberkan, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong transformasi perkotaan menuju kota yang lebih hijau, rendah emisi, dan tahan terhadap berbagai risiko iklim. 

“Karena nanti pada akhirnya, kota hijau dan juga berketahanan tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, APBN terbatas,” ujar Diana dalam video conference Urban Climate Forum 2026, Rabu (16/9/2026). Menurut Diana, pembangunan kota ke depan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan bangunan secara fisik, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas pengelolaan kota, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menghadapi perubahan iklim.

“APBN juga sekarang terbatas, tapi kita bisa membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan visi pembangunan perkotaan ini benar-benar menjadi aksi nyata, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya. 

Infrastruktur Kota Tak Bisa Dibangun Sendiri-sendiri 

Diana mengatakan, tantangan pembangunan perkotaan semakin kompleks seiring meningkatnya konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di kota.

Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan terhadap air, energi, perumahan, serta infrastruktur dasar. Pada saat yang sama, kota juga menghadapi risiko lingkungan dan perubahan iklim. Karena itu, pembangunan infrastruktur perkotaan tidak boleh dilakukan secara sektoral. “Artinya, di sini kita tidak hanya membangun infrastruktur, tapi kita juga harus memastikan bahwa setiap infrastruktur ini saling terintegrasi, dan juga mendukung pelayanan masyarakat, serta pertumbuhan kota,” ujarnya.

Dia mencontohkan, infrastruktur sumber daya air yang dapat dirancang dengan fungsi lebih dari satu.

Selain mendukung ketahanan air, infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat untuk irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, energi, hingga pariwisata. Contoh lainnya adalah Tol Semarang-Demak. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi meningkatkan konektivitas kawasan, tetapi juga dirancang untuk membantu mengurangi dampak banjir laut dan kenaikan muka air laut.

Investasi Harus Ikut Memperhitungkan Risiko Iklim 

Diana menekankan bahwa investasi infrastruktur yang dilakukan saat ini harus mempertimbangkan kebutuhan kota dalam jangka panjang. Pembangunan kota tangguh membutuhkan perencanaan berbasis risiko yang mengintegrasikan berbagai sektor. Pendekatan tersebut antara lain mencakup sistem peringatan dini, infrastruktur rendah karbon, nature-based solution, desain perkotaan yang berorientasi pada manusia, bangunan hijau, serta penguatan ekonomi lokal. “Perencanaan dan investasi ini kita perlu lakukan secara berbasis risiko terintegrasi antar sektor,” katanya.

Diana juga menyoroti sektor bangunan yang menjadi bagian penting dalam agenda penurunan emisi perkotaan. Cara merancang, membangun, dan mengoperasikan bangunan, kata dia, perlu mengalami perubahan agar konsumsi energi dapat ditekan. Untuk itu, Kementerian PU terus mendorong penerapan bangunan gedung nol emisi dan bangunan hijau.

“Saya mengajak DKI Jakarta agar nanti bisa menjadi contoh,” ujar Diana. 

Kota Hijau 2045 Harus Dimulai Sekarang 

Diana menegaskan, pembangunan kota hijau dan tangguh tidak bisa menunggu hingga 2045. Target Indonesia 2045 harus mulai diterjemahkan dalam kebijakan, perencanaan, dan investasi sejak sekarang.

“Dan akhirnya kota hijau bertahanan pada tahun 2045, ini tidak dibangun pada 2045, tapi harusnya mulai saat ini, mulai hari ini,” katanya.

Diana mengatakan, pemerintah juga tengah mendorong penguatan perencanaan pembangunan perkotaan melalui berbagai program, termasuk National Urban Transformation Program. Program tersebut diharapkan dapat melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas dan pembiayaan perkotaan.

Pengalaman kerja sama antarkota dan antarnegara juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama dalam menyusun perencanaan berbasis data dan menerapkan solusi rendah karbon. Pada akhirnya, transformasi perkotaan membutuhkan kerja sama lintas pihak agar keterbatasan pembiayaan pemerintah tidak menjadi penghambat pembangunan kota yang lebih tangguh. “Pemerintah sendiri, APBN terbatas, tapi kita bisa membutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” pungkasnya. (Source: kompas.com)